How Much You Need To Expect You'll Pay For A Good agus joko pramono
Throughout his tenure, he also initiated the audit with the preparedness of Indonesian Governing administration’s implementation of your SDGs.Misalnya, BPK akan memeriksa apakah BUMN telah memiliki izin operasional yang lengkap, apakah BPK telah membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apakah BPK telah menerapkan sistem pengelolaan lingkungan yang baik, dan apakah BPK telah mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
Pencapaian-pencapaian ini tidak hanya mencerminkan kapasitas Agus dalam bidang audit dan pengelolaan keuangan, tetapi juga kemampuannya untuk berkontribusi secara signifikan di panggung internasional.
“Berdasarkan hasil audit, ditemukan bahwa BUMN X telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tentang pajak.
Efisiensi dan Efektivitas Operasional:BPK memeriksa apakah BUMN telah menjalankan kegiatan operasionalnya dengan efisien dan efektif. Misalnya, BPK akan memeriksa apakah BUMN telah menggunakan sumber daya yang tersedia dengan best, apakah BPK telah mencapai target produksi atau layanan yang telah ditetapkan, dan apakah BPK telah melakukan inovasi untuk meningkatkan efisiensi operasional.
As IDI’s Board prepares for its meeting on 25 March 2021, we requested Dr. Pranomo several questions about governance and what it means to get a completely new member of the Board.
Pengawasan BPK terhadap kinerja BUMN merupakan upaya penting untuk mendorong tata kelola yang baik, meningkatkan efisiensi, dan memaksimalkan manfaat bagi website negara.
Melalui audit yang komprehensif, BPK dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan, sehingga kinerja BUMN dalam menjalankan proyek infrastruktur dapat terus ditingkatkan. Contohnya, BPK akan memeriksa apakah BUMN telah menerapkan teknologi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi produksi atau layanan.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Jumlah tersebut, kalaupun benar, telah mendapat legalitas dari UU Kementerian Negara terbaru yang menghapus batas maksimal jumlah menteri dalam sebuah kabinet pemerintahan.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Bagaimanapun, Mada Sukmajati menyebut pembagian kursi kabinet kepada partai politik akan mengancam kepentingan publik.
Jakarta (ANTARA) – Pembentukan atau pemilihan menteri merupakan salah satu aspek penting dalam sistem pemerintahan…
Agus bicara empat mata dengan Prabowo. Beredar isu, bahwa ia bakal dijadikan menteri Imigrasi di kabinet mendatang. Tapi ia tak mau mengkonfirmasi hal tersebut.